SOP Klaim

 

SOP KLAIM ASURANSI TKI

Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (ASTINDO)

 

 

  1. KETENTUAN UMUM:

 

  1. Risiko yang dijamin Polis

Bahwa Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menghadapi berbagai risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Polis Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memberikan santunan dan atau ganti rugi apabila CTKI/TKI mengalami musibah akibat terjadinya risiko sebagai berikut:

  1. Risiko Kematian.
  2. Risiko Sakit, termasuk sakit akibat kecelakaan.
  3. Risiko Cacat Tetap.
  4. Risiko Gagal Berangkat Bukan Karena Kesalahan CTKI.
  5. Risiko Tindak Kekerasan Fisik dan Perkosaan/Pelecehan Seksual.*)
  6. Risiko Gagal Ditempatkan Bukan Karena Kesalahan TKI.
  7. Risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Perorangan maupun Massal.**)
  8. Risiko Menghadapi Masalah Hukum.
  9. Risiko Upah Tidak Dibayar.
  10. Risiko Pemulangan TKI Bermasalah.
  11. Risiko Kerugian/Kehilangan Barang Bawaan atas Tindakan Pihak Lain.
  12. Risiko Dipindahkan ke Tempat Kerja/Tempat Lain yang tidak sesuai Perjanjian Penempatan bukan atas Kemauan/Kehendak TKI.
  13. Risiko Hilangnya Akal Budi.***)

 

Keterangan :

*)     Risiko Tindak Kekerasan Fisik dan Perkosaan / Pelecehan Seksual adalah CTKI/TKI mengalami perkosaan atau pelecehan seksual yang disertai dengan kekerasan fisik oleh orang lain, yang dapat dibuktikan secara medis atau mendapatkan surat keterangan dari Kepolisian.

**)   Risiko Pemutusan Hubungan Kerja tidak berlaku apabila Pengguna Jasa melaksanakan pekerjaan yang bersifat proyek/kontraktual dan pekerjaan tersebut telah terselesaikan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan Asuransi TKI.

***)  Risiko Hilangnya Akal Budi adalah bahwa secara medis CTKI/TKI dinyatakan hilang ingatan atau gila secara permanen sesuai keterangan Dokter yang berkompeten.

 

  1. Prinsip Indemnity

Salah satu prinsip asuransi adalah Indemnity (Ganti Rugi), yaitu suatu prinsip yang mengatur mengenai pemberian ganti kerugian. Indeminty adalah suatu mekanisme yang digunakan oleh Penanggung untuk memberikan ganti-rugi finansial dalam rangka menempatkan Tertanggung pada posisi keuangan yang dimilikinya pada saat sesaat sebelum kerugian itu terjadi.

Hal ini berarti bahwa Penanggung akan memberikan ganti-rugi sesuai dengan kerugian yang benar-benar diderita Tertanggung, tanpa ditambah atau dipengaruhi unsur-unsur mencari keuntungan atau profit.

Dalam hal ada pihak lain yang telah membayarkan hak-hak Tertanggung maka Penanggung tidak berkewajiban memberikan manfaat asuransi, kecuali masih terdapat kekurangan/selisih (excess) dari ketentuan polis asuransi.

Jenis Risiko Polis Asuransi TKI yang dapat diselesaikan dengan Prinsip Indemnity adalah :

  1. Risiko Sakit, termasuk sakit akibat kecelakaan.
  2. Risiko Gagal Berangkat Bukan Karena Kesalahan CTKI.
  3. Risiko Gagal Ditempatkan Bukan Karena Kesalahan TKI.
  4. Risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Perseorangan maupun Massal.
  5. Risiko Menghadapi Masalah Hukum.
  6. Risiko Upah Tidak Dibayar.
  7. Risiko Pemulangan TKI Bermasalah.
  8. Risiko Kerugian/Kehilangan Barang Bawaan atas Tindakan Pihak Lain.
  9. Risiko Dipindahkan ke Tempat Kerja/Tempat Lain yang tidak sesuai Perjanjian Penempatan bukan atas Kemauan/Kehendak TKI.

 

  1. Prinsip Santunan

Tidak semua risiko dapat diberikan kompensasi finansial secara indemnity. Terdapat beberapa risiko yang sulit diukur besaran nilainya secara pasti, terutama yang menyangkut jiwa manusia. Untuk risiko yang sulit diukur nilai kerugiannya, dapat diberikan kompensasi berdasarkan Prinsip Santunan (Benefit Policy).

Berdasarkan prinsip ini, santunan diberikan sesuai ketentuan polis dan bukan merupakan suatu ganti rugi yang diderita oleh Tertanggung.

Dalam Polis Asuransi TKI, risiko-risiko yang dijamin berdasarkan prinsip santunan (benefit policy) adalah sebagai berikut :

  1. Risiko Kematian.
  2. Risiko Cacat Tetap.
  3. Risiko Tindak Kekerasan Fisik dan Perkosaan / Pelecehan Seksual.
  4. Risiko Hilangnya Akal Budi.

 

  1. Subrogasi

Dalam hal Penanggung telah melaksanakan kewajiban pembayaran klaim kepada Tertanggung, maka hak untuk menuntut kepada pihak-pihak yang menyebabkan kerugian, secara otomatis beralih kepada Penanggung.

Apabila Penanggung menerima ganti rugi lebih besar dari klaim yang telah dibayarkan kepada Tertanggung maka selisihnya menjadi hak Tertanggung.

 

  1. PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

Dalam hal CTKI/TKI mengalami risiko yang dijamin dalam Polis Asuransi TKI, maka dapat mengajukan klaim yang ditujukan kepada Kantor Pusat atau Kantor Cabang Konsorsium Asuransi TKI ASTINDO, dengan melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut :

 

  1. DOKUMEN UMUM
    1. Surat pengajuan klaim bermaterai cukup dan ditandatangani oleh CTKI/TKI atau ahli waris yang sah ditujukan kepada Kantor Pusat atau Kantor Cabang Konsorsium Asuransi TKI ASTINDO;
    2. Kartu Peserta Asuransi (KPA) asli atau polis atau kwitansi pembayaran; 
    3. Foto copy identitas diri CTKI/TKI atau ahli waris yang sah.

 

  1. DOKUMEN KHUSUS
    1. Dokumen Khusus Program Asuransi TKI Pra Penempatan

1.1      Kematian (Meninggal Dunia) :

  1. Melampirkan Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit dan atau Kepala Desa/Lurah. Apabila meninggalnya akibat kecelakaan, maka wajib melampirkan Surat Keterangan dari kepolisian atau pihak yang berwenang.
  2. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa/Lurah.

 

1.2      Sakit

  1. Surat Keterangan diagnose / resume medis dari lembaga fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin dari Kementerian Kesehatan; dan
  2. Kwitansi asli dan rincian biaya pengobatan yang dikeluarkan dari lembaga fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin dari Kementerian Kesehatan.

 

1.3      Kecelakaan dan atau Cacat Tetap

  1. Surat Keterangan Cacat Tetap dari dokter; dan
  2. Kwitansi asli dan rincian biaya pengobatan/perawatan yang dikeluarkan dari lembaga fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin dari Kementerian Kesehatan.

 

1.4      Gagal Berangkat Bukan Karena Kesalahan CTKI

  1. Surat Keterangan dari Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota setempat; dan
  2. Perjanjian Penempatan.

 

1.5      Tindak Kekerasan Fisik dan Pemerkosaan/Pelecehan Seksual

  1. Surat visum dari dokter rumah sakit;
  2. Surat Laporan Kepolisian atau pihak yang berwenang; dan
  3. Kwitansi asli dan rincian biaya pengobatan / perawatan yang dikeluarkan dari lembaga fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin dari Kementerian Kesehatan.

 

  1. Dokumen Khusus Program Asuransi TKI Masa Penempatan

2.1      Gagal Ditempatkan Bukan Karena Kesalahan TKI :

  1. Perjanjian Kerja; dan/atau
  2. Perjanjian Penempatan.

2.2      Kematian (Meninggal Dunia) :

  1. Surat Keterangan Kematian dari  rumah sakit di negara penempatan;
  2. Surat Keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

2.3      Sakit, termasuk sakit akibat kecelakaan :

  1. Surat Keterangan dari rumah sakit dan/atau surat keterangan dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia; dan
  2. Kuitansi asli dan rincian biaya pengobatan / perawatan dari rumah sakit;

Dalam hal terdapat polis atau pihak lain yang menanggung biaya perawatan atau pengobatan, konsorsium hanya akan menanggung selisih biaya (excess) yang terjadi, maka dokumen yang dilampirkan adalah:

  • Foto copy kwitansi dan rincian biaya pengobatan / perawatan dari rumah sakit yang telah dilegalisir oleh asuransi pertama/pihak lain; dan
  • Surat Keterangan besarnya penggantian yang sudah dibayarkan.

2.4      Cacat Tetap :

  1. Surat Keterangan dari rumah sakit untuk perawatan di negara penempatan dan / atau surat keterangan dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia;
  2. Surat Keterangan Cacat Tetap dari dokter dan rincian biaya pengobatan / perawatan dari rumah sakit.

2.5      Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Perseorangan maupun Massal:

  1. Perjanjian Kerja,
  2. Surat Terminasi dari pemberi kerja atau Surat Keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

2.6      Menghadapi Masalah Hukum :

  1. Perjanjian Kerja; dan
  2. Surat Keterangan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

2.7      Upah Tidak Dibayar :

  1. Perjanjian Kerja; dan
  2. Surat Keterangan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan; atau Berita Acara Pemulangan dari BNP2TKI atau Disnakertrans atau BP3TKI atau P4TKI atau UPTTKI.

2.8      Pemulangan TKI Bermasalah :

  1. Surat Keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan; atau
  2. Berita Acara Pemulangan dari BNP2TKI atau Disnakertrans atau BP3TKI atau P4TKI atau UPTTKI.

2.9      Tindak Kekerasan Fisik dan Pemerkosaan/Pelecehan Seksual :

  1. Surat Visum dari dokter rumah sakit; dan
  2. Rincian biaya Pengobatan / Perawatan dari lembaga fasilitas pelayanan kesehatan.

2.10   Hilangnya Akal Budi,

Medical Report atau diagnosa dari dokter negara penempatan atau dari dokter spesialis kesehatan jiwa rumah sakit di Indonesia.

2.11   TKI Dipindahkan Ke Tempat Kerja / Tempat Lain Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Penempatan Bukan Kemauan/Kehendak TKI :

  1. Surat Keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan; atau
  2. Berita Acara Pemulangan dari BNP2TKI atau Disnakertrans atau BP3TKI atau P4TKI atau UPTTKI atau BPKTKI Selapajang.

 

  1. Dokumen Khusus Program Asuransi TKI Purna Penempatan

3.1      Kematian (Meninggal Dunia) :

  1. Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit atau Kepala Desa/Lurah. Apabila meninggalnya akibat kecelakaan, maka wajib melampirkan Surat Keterangan dari kepolisian atau pihak yang berwenang.
  2. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa/Lurah.

3.2      Sakit, termasuk sakit akibat kecelakaan:

  1. Surat Keterangan Diagnosa / Resume Medis dari lembaga fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin dari Kementerian Kesehatan; dan
  2. Kwitansi asli dan rincian biaya pengobatan / perawatan yang dikeluarkan dari lembaga fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin dari Kementerian Kesehatan.

Dalam hal terdapat polis atau pihak lain yang menanggung biaya perawatan atau pengobatan, konsorsium hanya akan menanggung selisih biaya (excess) yang terjadi, maka dokumen yang dilampirkan adalah:

  • Foto copy kwitansi dan rincian biaya pengobatan / perawatan dari rumah sakit yang telah dilegalisir oleh asuransi pertama/pihak lain; dan
  • Surat Keterangan besarnya penggantian yang sudah dibayarkan.

3.3      Cacat Tetap :

  1. Surat Keterangan Cacat Tetap dari dokter; dan
  2. Kwitansi asli dan rincian biaya pengobatan / perawatan yang dikeluarkan dari lembaga fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin dari Kementerian Kesehatan.

3.4      Kerugian Atas Tindakan Pihak Lain Selama Perjalanan Pulang ke Daerah Asal :

Melampirkan Surat Keterangan dari Kepolisian / Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

3.5      Tindak Kekerasan Fisik dan Pemerkosaan/Pelecehan Seksual :

  1. Surat Visum dari dokter rumah sakit;
  2. Surat Laporan Kepolisian atau pihak yang berwenang; dan
  3. Kwitansi asli dan rincian biaya pengobatan / perawatan yang dikeluarkan dari lembaga fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin dari Kementerian Kesehatan.

 

  1. BATAS TANGGUNGJAWAB POLIS
    1. Risiko Kematian (Meninggal Dunia).

Kewajiban Konsorsium :

Memberikan Santunan Kematian Rp. 75.000.000,- dan Biaya Pemakaman (termasuk biaya ambulans dan pengurusan jenazah) Rp. 5.000.000,-

  1. Risiko Sakit, termasuk sakit akibat kecelakaan.

Kewajiban Konsorsium :

2.1. Pra Penempatan

  1. Menanggung atau mengganti biaya pengobatan / perawatan sesuai kuitansi asli, maksimal sebesar Rp. 25.000.000,-.
  2. Dalam hal terdapat pihak lain atau asuransi lain yang sudah menanggung biaya dimaksud, maka kewajiban Konsorsium adalah menanggung selisih biaya (excess) bila ada, disertai photocopy kuitansi dan Surat Keterangan dari pihak atau asuransi lain yang telah menanggung terlebih dulu.

2.2. Masa Penempatan

  1. Menanggung atau mengganti biaya pengobatan / perawatan sesuai kuitansi asli, maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- di negara penempatan dan Rp. 25.000.000,- untuk pengobatan/perawatan lanjutan di dalam negeri.
  2. Dalam hal terdapat pihak lain atau asuransi lain yang sudah menanggung biaya dimaksud, maka kewajiban Konsorsium adalah menanggung selisih biaya (excess) bila ada, disertai photocopy kuitansi dan Surat Keterangan dari pihak atau asuransi lain yang telah menanggung terlebih dulu.

2.3. Purna Penempatan

  1. Menanggung atau mengganti biaya pengobatan / perawatan sesuai kuitansi asli, maksimal sebesar Rp. 25.000.000,-.
  2. Dalam hal terdapat pihak lain atau asuransi lain yang sudah menanggung biaya dimaksud, maka kewajiban Konsorsium adalah menanggung selisih biaya (excess) bila ada, disertai photocopy kuitansi dan Surat Keterangan dari pihak atau asuransi lain yang telah menanggung terlebih dulu.
  3. Risiko Cacat Tetap.

Kewajiban Konsorsium :

  1. Santunan Catat Tetap :
  • Cacat Tetap Total sebesar Rp. 50.000.000,-
  • Cacat Tetap Sebagian sesuai tabel Cacat Tetap, maksimal Rp. 50.000.000,-

Keterangan :

1)    Besarnya ganti rugi dan atau santunan Cacat Tetap akibat Kecelakaan Kerja maksimal sebesar Rp.50.000.000,- untuk setiap kejadian.

2)    Bagi mereka yang kidal, perkataan kanan dibaca kiri, demikian sebaliknya.

3)    Dalam hal hilangnya/kehilangan fungsi dua atau lebih anggota badan,  jumlah yang dibayarkan Penanggung maksimal 100% dari Santunan Cacat Tetap.

4)    Dalam hal hilangnya/kehilangan fungsi satu atau lebih jari tangan, jumlah yang dibayarkan Penanggung tidak akan lebih besar dari jumlah yang ditetapkan untuk hilangnya/kehilangan fungsi tangan secara keseluruhan.

5)    Apabila sebelum terjadinya kecelakaan sudah ada keadaan cacat, maka pembayaran santunan akan didasarkan pada perbedaan antara presentase keadaan cacat tetap setelah dan sebelum Kecelakaan, ditetapkan, sesuai dengan ketentuan pada tabel cacat tersebut di atas.

6)    Sebelum melakukan pembayaran santunan tersebut di atas, Penanggung berhak  untuk melakukan penelitian atau visum terhadap anggota badan Tertanggung yang mengalami cacat akibat kecelakaan

 

  1. Biaya Pemulangan TKI :
  • Konsorsium menanggung biaya pemulangan TKI, yaitu Tiket Pesawat Udara Kelas Ekonomi dan atau biaya transportasi dari bandara/pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI.
  • Dalam hal biaya tersebut telah ditanggung oleh Pihak lain, maka kewajiban Konsorsium adalah menanggung selisih biaya (excess) bila ada.
  1. Risiko Gagal Berangkat Bukan Karena Kesalahan CTKI.

Kewajiban Konsorsium :

Mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh CTKI/PPTKIS, maksimal sebesar 110% Cost Structure untuk masing-masing negara penempatan.

  1. Risiko Tindak Kekerasan Fisik dan Perkosaan / Pelecehan Seksual.

Kewajiban Konsorsium :

Memberikan Santunan sebesar Rp. 50.000.000,-

  1. Risiko Gagal Ditempatkan Bukan Karena Kesalahan TKI.

Kewajiban Konsorsium :

Mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh CTKI/PPTKIS, maksimal sebesar 110% Cost Structure untuk masing-masing negara penempatan.

  1. Risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Perseorangan maupun Massal.

Kewajiban Konsorsium :

  1. Memberikan ganti rugi sesuai masa kerja :
  • Kurang dari 2 bulan                                              : 10% x Rp. 25.000.000,-
  • 2 bulan atau lebih hingga kurang dari 3 bulan         : 15% x Rp. 25.000.000,-
  • 3 bulan atau lebih hingga kurang dari 4 bulan         : 20% x Rp. 25.000.000,-
  • 4 bulan atau lebih                                                : 30% x Rp. 25.000.000,-
  1. Dalam hal terdapat pihak lain sudah memberikan ganti rugi atau santunan atau pesangon PHK, maka kewajiban Konsorsium adalah menanggung selisih biaya (excess) bila ada, disertai photocopy kuitansi dan Surat Keterangan dari pihak lain yang telah menanggung terlebih dulu.
  2. Risiko Menghadapi Masalah Hukum.

Kewajiban Konsorsium :

  1. Memberikan bantuan hukum dan menanggung biaya ligitasi dan advokasi, maksimal sebesar Rp. 100.000.000,-
  2. Bantuan Hukum yang dapat ditunjuk oleh Konsorsium adalah pihak yang telah terdaftar atau telah mendapat persetujuan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
  3. Risiko Upah Tidak Dibayar.

Kewajiban Konsorsium :

  1. Memberikan ganti rugi sebesar upah yang tidak dibayar oleh Pengguna Jasa.
  2. Dalam hal upah dimaksud kemudian dibayar oleh Pengguna Jasa maka menjadi hak Konsorsium.
  3. Risiko Pemulangan TKI Bermasalah.

Kewajiban Konsorsium :

  1. Menanggung biaya pemulangan TKI, yaitu Tiket Pesawat Udara Kelas Ekonomi dan biaya transportasi dari bandara/pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI.
  2. Dalam hal biaya tersebut telah ditanggung oleh Pengguna Jasa, maka kewajiban Konsorsium adalah menanggung selisih biaya (excess) bila ada.
  3. Risiko Kerugian/Kehilangan Barang Bawaan atas Tindakan Pihak Lain.

Kewajiban Konsorsium :

Memberikan ganti rugi sebesar nilai kerugian/kehilangan atas barang bawaan TKI, maksimal Rp. 10.000.000,-

  1. Risiko Dipindahkan ke Tempat Kerja/Tempat Lain yang tidak sesuai Perjanjian Penempatan bukan atas Kemauan/Kehendak TKI.

Kewajiban Konsorsium :

  1. Memberikan ganti rugi sesuai pindahnya tempat kerja :
  • TKI dipindahkan ke tempat kerja / tempat lain lintas negara dengan majikan yang berbeda

:

Maksimal 24 (dua puluh empat) bulan gaji + Tiket Pesawat Udara Kelas Ekonomi dan biaya transportasi dari bandara / pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI.

  • TKI dipindahkan ke tempat kerja / tempat lain lintas negara dengan majikan yang sama

:

Maksimal 12 (dua belas) bulan gaji + Tiket Pesawat Udara Kelas Ekonomi dan biaya transportasi dari bandara / pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI.

  • TKI dipindahkan ke tempat kerja / tempat lain dalam negara yang sama dengan majikan yang berbeda

:

Maksimal 6 (enam) bulan gaji + Tiket Pesawat Udara Kelas Ekonomi dan biaya transportasi dari bandara / pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI.

  1. Dalam hal terdapat pihak lain sudah memberikan ganti rugi atau santunan untuk kepentingan tersebut, maka kewajiban Konsorsium adalah menanggung selisih biaya (excess) bila ada, disertai foto copy kuitansi dan Surat Keterangan dari pihak lain yang telah menanggung terlebih dulu.
  2. Dalam hal TKI dipindahkan dalam masa kontrak kerja, maka ganti rugi diperhitungkan secara proporsional untuk masa kerja yang belum dijalani.
  3. Risiko Hilangnya Akal Budi.

Kewajiban Konsorsium :

Memberikan Santunan sebesar Rp. 25.000.000,-

 

Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (ASTINDO)

Ketua

PT Asuransi Adira Dinamika

Donni Gandamana

Direktur


Informasi Layanan