BNP2TKI meningkatkan Transaksi Non Tunai Dengan Merangkul 3 Konsorsium Asuransi TKI


JAKARTA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) merangkul 3 (tiga) konsorsium asuransi TKI guna meningkatkan transaksi non-tunai.

Melanjutkan nota kesepahaman antara Kementerian Ketenagakerjaan bersama Gubernur Bank Indonesia, OJK dan BNP2TKI, Senin (23/2) BNP2TKI melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Konsorsium asuransi Astrindo, asuransi Jasindo dan Asuransi Mitra TKI di kantor BNP2TKI, Jakarta. Upaya tersebut untuk mendukung kebijakan penggunaan transaksi Non-Tunai  sehingga setiap transaksi keuangan yang terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi lebih aman dan terjamin.

Sekretaris Utama BNP2TKI Edy Sudibyo menuturkan, penggunaan transaksi non tunai dalam proses penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia sangat strategis, apalagi dikaitkan dengan upaya revolusi mental. Pasalnya,  transaksi non tunai tersebut memanfaatkan tehnologi yang transparan dan akuntabel sehingga mengubah perilaku taat hukum.

Lebih lanjut, Edy menambahkan MoU tersebut dapat mencegah tindakan koruptif dan eksploitatif yang kerap menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Setiap transaksi keuangan dalam seluruh proses penempatan perlindungan TKI akan dilakukan secara non-tunai baik saat pendirian PT, balai latihan kerja, proses medikal, psikologi hingga bentuk gaji yang diterima majikan pun dalam non tunai,” ujar Edy Sudibyo usai acara penandatanganan perjanjian kerjasama, kemarin (23/2).

Jadi Edy menambahkan, TKI yang sudah memenuhi persyaratan dan prosedural penempatan TKI dapat mengajukan pinjaman dari bank. Baik pinjaman untuk biaya penempatan atau uang yang akan ditinggalkan untuk keluarga.

“ Target transaksi non tunai untuk asuransi TKI tanggal 1 Maret 2015 sudah dapat diberlakukan,” ucapnya. Sementara untuk transaksi non-tunai pada setiap proses penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ditargetkan terwujud dalam satu tahun ke depan.

Ditambahkan Edy, MoU sebagai alat kontrol bagaimana standar kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia. “ Kalau semua transaksi menjadi non tunai semua,  harapan kita dapat meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan TKI,” harapnya.

Hendra Widjaja, Pelaksana Harian Konsorsium Astindo mengharapkan mekanisme transaksi non tunai ini segera berjalan, sehingga pendataan TKI dari masing-masing PPTKIS validasi kepesertaan asuransi TKI dapat dipertanggungjawabkan. "Pembayaran premi asuransi TKI dapat semakin tertib administrasi," jelas Hendra. (Wea)

 

 
Berita Lainnya